All hands,
Sikap keras dan kerakusan Cina akan wilayah maritim, sebagaimana tercermin dalam sengketa Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, tidak lepas pula dari soal legitimasi politik domestik. Partai Komunis Cina membutuhkan legitimasi dari warga Cina di tengah makin meningkatnya ketidakpuasan politik dan sosial. Ketidakpuasan politik antara lain dalam kasus perlawanan penduduk Tibet dan Xinjiang terhadap hegemoni Beijing. Adapun ketidakpuasan sosial tercermin dari kian banyaknya protes dari masyarakat akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil.
Semua itu dianggap merupakan ancaman terhadap legitimasi Partai Komunis Cina. Oleh karena itu, tak aneh kalau kemudian Beijing menempatkan urusan Tibet, Xinjiang, Taiwan dan Laut Cina Selatan sebagai core national interests. Kalau pemerintah Cina gagal menangani keempat isu itu, maka legitimasi Partai Komunis Cina untuk memerintah daratan Cina akan terancam.
Begitu pula dengan urusan sengketa di Laut Cina Timur dengan Jepang dalam urusan Kepulauan Senkaku alias Diayou. Kebijakan Beijing menetapkan ADIZ di wilayah yang dikuasai oleh Tokyo hendaknya dilihat sebagai bagian upaya Cina untuk mempertahankan legitimasi politik domestik. Sebaliknya, beberapa negara seperti Jepang dan Amerika Serikat sangat paham akan urusan legitimasi politik Partai Komunis Cina. Sehingga Tokyo tak akan pernah mundur dari Kepulauan Senkaku.
Harga yang akan dibayar oleh Beijing dalam sengketa di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan sesungguhnya sangat mahal, yaitu hidup matinya rezim Partai Komunis Cina.
