All hands,
Kesepakatan Lombok yang ditandatangani oleh Jakarta dan Canberra pada November 2006 kini mengalami kelumpuhan parsial. Penyebabnya adalah respon keras Indonesia terhadap kegiatan mata-mata Australia terhadap pemimpin Indonesia dan orang-orang di sekitarnya. Meskipun Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison menyatakan bahwa Operation Sovereign Border tidak terpengaruh dengan keputusan Indonesia menghentikan kerjasama di bidang penanganan imigran gelap, akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Dewasa ini mulai muncul suara-suara di Indonesia agar Kesepakatan Lombok disamakan nasibnya dengan Mutual Security Agreement (MSA) 1995 yang dibatalkan pada 1999 oleh Jakarta karena nafsu sahwat Canberra untuk mendukung kelompok separatis di Timor Timur. Memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Indonesia akan membatalkan kesepakatan yang dicapai setelah Canberra memberikan visa kepada 42 warga Papua yang mencari suaka di Australia. Akan tetapi, apabila suara-suara agar Kesepakatan Lombok dibatalkan semakin menggelindingkan bagaikan bola salju, bukan tak mungkin Jakarta akan meninjau ulang kesepakatan itu.
Dari sisi Indonesia, semestinya dilakukan tinjauan secara seksama sejauh mana Kesepakatan Lombok telah memberikan keuntungan kepada Indonesia. Keuntungan yang dimaksud bukan sekedar berapa banyak anggota militer Indonesia yang telah melakukan perjalanan dinas sekaligus berkunjung ke tempat-tempat menarik di Australia.
