All hands,
Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghentikan kerjasama militer, intelijen dan kejahatan lintas negara dengan Australia sebagai bentuk lanjut ketidakpuasan Jakarta atas penyadapan yang dilaksanakan oleh Canberra melalui DSD merupakan pukulan tersendiri bagi Australia. Perdana Menteri Tony Abbot kini menghadapi dua front sekaligus dalam soal penyadapan terhadap Presiden Indonesia, istri dan menteri kabinetnya, yaitu garis depan luar negeri dan garis depan dalam negeri. Di front luar negeri, Indonesia yang dianggap sebagai tetangga terpenting Indonesia telah menghentikan sejumlah kerjasama dengan Australia. Sedangkan di front dalam negeri, masalah penyadapan itu telah mencoreng kinerja Kabinet Abbot dalam urusan luar negeri, khususnya dalam isu penyelundupan manusia yang merupakan isu jualan kampanye Abbot ketika pemilu September 2013 lalu.
Sikap pemerintah Indonesia yang menghentikan sejumlah kerjasama itu sebenarnya merupakan tindakan mentorpedo terhadap Kesepakatan Lombok yang disepakati pada November 2006. Tak dapat diragukan lagi, tindakan Indonesia itu lebih banyak merugikan Australia daripada Indonesia. Sebab kepentingan Australia banyak dipertaruhkan dalam Kesepakatan Lombok. Misalnya adalah isu manusia perahu yang kini menjadi isu sentral di Australia.
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana langkah-langkah Australia untuk mengamankan kepentingannya pasca penghentian kerjasama secara sepihak oleh Indonesia? Keamanan nasional Australia dipertaruhkan dengan kebijakan Indonesia yang menghentikan sejumlah bidang kerjasama yang tercantum dalam Kesepakatan Lombok. Sementara belum jelas sampai kapan Indonesia akan menghentikan kerjasama tersebut.
Perlu dipahami bahwa Negeri Kangguru sudah berinvestasi banyak dalam rangka membangun hubungan baik dengan Indonesia, termasuk militer Indonesia. Sebagai contoh adalah pembentukan Ikahan yang merupakan wadah Canberra untuk membina para perwira TNI mulai dari tingkat perwira pertama sampai dengan perwira tinggi agar "berpikiran positif dan bersahabat" terhadap Australia. Dalam keadaan seperti saat ini, dapat dipastikan Australia tak bisa berharap banyak dari investasi yang telah ditanamkan. Sebab perintah untuk menghentikan kerjasama militer datang dari penguasa tertinggi militer Indonesia.
Hubungan Indonesia-Australia yang kini memasuki siklus terendah pasca Timor Timur adalah suatu kewajaran. Dalam siklus ini, akan lebih baik Indonesia untuk meninjau dengan seksama kerjasama yang telah terjalin selama ini. Meninjau dengan seksama kerjasama itu bukan berarti akan menghentikan kerjasama itu selamanya, tetapi pada sejauh mana manfaat yang didapat Indonesia dari kerjasama itu. Sebab tak sedikit pendapat bahwa Indonesia selama ini terkesan menjadi bumper keamanan Australia. Kalau kini bumper itu kini tak lagi berfungsi sebagai bumper, apakah benar Australia lebih aman tanpa peran Indonesia?
